JAKARTA – Sebaiknya ICW (Indonesia Corruption Wacth) diminta lebih berperan mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan extra ordinary yang merusak komponen bangsa. Ketimbang menjadi pengamat pimpinan KPK. Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum, Syahrir Irwan Yusuf, SH, praktisi hukum kepada pers di Jakarta, Jumat (3/7).
“Sebaiknya ICW fokus dan membantu KPK untuk hal-hal pada ranah pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Daripada buang waktu untuk mencari-cari kekurangan pihak tertentu di KPK,” ujarnya menanggapi sorotan ICW pada Hari Bhayangkara yang melibatkan pemimpin dan penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian.
Syahrir mengingatkan bahwa 1 Juli merupakan hari istimewa bagi keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia yang dirayakan oleh Polri sebagai Hari Bhayangkara yang bukan hanya dirayakan oleh pihak kepolisian tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Bagi segenap anggota Polri tentu akan menganggap bahwa tanggal 1 Juli tersebut merupakan hari yang istimewa. Tak terkecuali jajaran Pimpinan KPK dan Penyidik KPK yang berasal dari unsur dan kesatuan Kepolisian RI,” jelasnya.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Syahrir mengatakan perayaan Hari Bhayangkara yang dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan jajaran yang berasal dari Kepolisian RI yang dikritisi oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) cenderung tendensius dan berlebihan.
“Apalagi dengan dalih disebutkan akan menimbulkan konflik kepentingan dan loyalitas ganda,” ujarnya.
ICW menurutnya tidak perlu mengada-ada dengan berbagai tuduhan tanpa dasar, seperti sudah tidak ada lagi yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, selain mengamati pimpinan KPK.
“Pendapat yang disampaikan oleh saudara Kurnia Ramadhana dari ICW kurang berdasar dan cenderung mengada-ada. Masak perayaan peringatan Hari Bhayangkara dapat dikategorikan sebagai loyalitas ganda. Udah kehabisan bahan rupanya untuk mengkritisi KPK,” ujarnya
Ia menjelaskan bahwa semua anggota Kepolisian RI, sudah barang tentu akan menambatkan kebanggaan dalam diri mereka atas Hari Bhayangkara. Sama halnya dengan peringatan hari lahir TNI dan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa bagi aparatur Kejaksaan, Hari Korpri bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN).
“Peringatan-peringatan Hari Lahir Korps dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi. Nah tentu ini juga dimaksudkan oleh jajaran Pimpinan KPK dan jajaran penyidik Polri di KPK sebagai wujud syukur dan penghargaan. Masa kan mau bersyukur dan menghargai suatu peristiwa sejarah saja dibilang loyalitas ganda?” ujarnya.
Perayaan di KPK
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penyelenggaraan peringatan HUT Bhayangkara 2020 oleh pejabat struktural yang berasal dari institusi Polri di markas yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan konsekuensi logis dari sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang menolak mundur sebagai anggota Polri. Namun justru itu membuat publik khawatir karena ada loyalitas ganda di dalam diri Firli.
“Hal ini yang dikhawatirkan oleh publik. Pertama, potensi loyalitas ganda. Sebab, di waktu yang sama ia juga menjadi bawahan dari Kapolri dan juga mengabdi untuk institusi kepolisian. Kedua, rawan terjadi konflik kepentingan,” ucap Kurnia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7). (Utari)
