JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan agar bantuan sosial bisa segera diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu ada monitor dan kontrol yang ketat agar tepat sasaran. Hal ini ditegaskan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, di Jakarta (20/4).
“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar, tepat sasaran,” tegas Presiden.
Presiden juga menginginkan ada kepastian distribusi logistik, karena itu kelancaran produksi itu harus betul-betul tidak ada hambatan di lapangan.
“Stok pangan cukup. Pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan. Kemudian yang terakhir, mengenai bantuan sosial yang saya lihat tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran. Untuk 1,2 (juta keluarga) dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya,” katanya.
Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar dilakukan rapid test secara massif serempak disetiap kota, kabupaten dan provinsi agar bisa menghentikan penyebaran dan penularan wabah Corona secepatnya.
“Saya ingin agar ditekankan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pentingnya, satu, pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti dengan pelacakan yang progresif, dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat,” tegas presiden dalam evaluasinya terhadap penanganan Corona.
Presiden menekankan jangan sampai pemeriksaan massif tidak dilakukan sehingga kesulitan untuk memetakan orang sakit dan orang sehat.
“Tiga hal ini yang harusnya sering terus menerus ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” tegasnya.
Sebelumnya presidan menegaskan pentingnya evalusi total penanganan Corona yang sudah berlangsung selama ini. Tujuannya adalah agar secepatnya bisa diperbaiki.
“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan COVID-19 ini, terutama evaluasi mengenai PSBB. Secara lebih detail kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit, untuk mengatasi overcapacity dari rumah sakit rujukan yang dimiliki.
“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul, mana yang sedang dan ringan, mana yang berat yang memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” tegasnya.
Presiden mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi dan meminta agar bisa perbesar dan dikembangkan lagi.
“Agar ini terus ditingkatkan jumlahnya sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” tegasnya.
Masyarakat Menangis
Sebelumnya kepada Bangkitlah.com dilaporkan, sebagian besar masyarakat di Jakarta yang tidak mampu belum menerima bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah. Padahal sudah lebih sebulan dilarang keluar rumah agar tidak terjadi penyebaran dan penularan wabah Corona. Hal ini memberatkan bagi masyarakat yang bertumpu pada penghasilan harian.
“Kita berteriak-teriak siapa yang dengar pak? Semua masyarakat sudah disiplin selama sebulan. Tapi bantuan sosial yang dijanjikan belum diterima. bantuan pemerintah belum sampai. Kalau ada juga tidak tepat sasaran, jatuh ke orang yang mampu,” demikain Ibu Soffie, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jakarta Selatan, Minggu (19/4).
Masyarakat dibawah menurutnya menangis karena yang didata oleh RW untuk menerima selain orang yang mampu juga khusus pada orang asli Jakarta.
“Masyarakat mengeluh dan menangis karena RW hanya mendata mereka yang menerima bantuan pemerintah diprioritaskan warga pribumi sementara masyarakat pendatang tidak dimasukkan dalam pendata untuk menerima bantuan. (Utari)
