JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para apoteker, dokter, perawat dan berbagai elemen lainnya dalam masyarakat untuk membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Saya mengajak peran serta dalam rantai produksi, distribusi, dan pelayanan vaksinasi dengan memberikan pelatihan teknis terkait penanganan vaksin, serta bisa berperan menjadi promotor dan memberikan edukasi tentang vaksin,” kata Presiden Joko Widodo melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (5/11).
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka secara virtual Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, melalui Rakernas dan pertemuan ilmiah itu, Presiden Jokowi berharap akan timbul banyak gagasan dan rencana-rencana aksi untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan kemandirian produksi obat dalam negeri.
Menurut Presiden, pandemi COVID-19 telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk meningkatkan kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional.
“Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri. Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standarisasi, sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif,” ujar Presiden.
Tenaga Medis Duluan
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan sebanyak 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin.
“1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal,” ujar Erick Thohir yang juga Menteri BUMN usai pertemuan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Erick Thohir mengatakan jumlah itu masih dalam hitungan estimasi. Pihaknya masih terus dikonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia.
“Tadi dapat masukan kriteria dokter dan perawat, karena ada macam-macam dokter, ada dokter paru, jantung, dan lain-lain,” kata Erick Thohir.
Ia mengatakan data dari IDI dan PPNI penting untuk memastikan tim medis terdepan yang menjadi prioritas.
“Kita minta masukan IDI supaya jangan sampai salah konsolidasi data, termasuk perawat. Kalau nanti bahan baku sudah bisa diproduksi, kita masukan dalam skala prioritas yang menjadi garda terdepan,” papar Erick Thohir.
Ia mengatakan tenaga medis itu menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal tahun depan atau akhir tahun 2020.
Dalam kesempatan itu Erick Thohir juga mengatakan vaksinasi dilakukan dengan dua skema yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri.
“Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis,” ucap Erick.
Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan komite dalam melaksanakan vaksinasi.
“Pada saatnya penyuntikan vaksin di lapangan kami akan koordinasi sampai tingkat kabupaten bahkan kecamatan,” ucapnya. (Utari)
