BANDAR LAMPUNG – Kali ini, Ngopi Bareng Bang Aca menghadirkan politikus senior Partai Golkar yang belakangan digadang-gadang akan menjadi kontestan Pemilihan Bupati Lampung Selatan (Pilbup Lamsel). Dia adalah Hi. Tony Eka Candra (TEC).
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Belakangan, anggota DPRD Lampung empat periode ini terlihat aktif di media sosial dan media online. Dia mengaku hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di legislatif, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
’’Jadi sambil menyelam minum air. Saya anggota DPRD tujuh periode, empat periode saya di Lamsel dari tahun 1987. Waktu itu, umur saya 24 tahun. Sebenarnya tidak ada cita-cita, semua mengalir saja. Tiga kali saya di Bandarlampung dan empat kali di provinsi dapil (daerah pemilihan) Lamsel. Jadi, saya setia dengan Lamsel,” ucapnya.
Di setiap Pilkada, nama Anda selalu muncul tapi kemudian menghilang. Tapi, kali ini sepertinya ada keseriusan?
Diakui Tony sudah kali ketiganya dicalonkan menjadi kepala daerah dari Partai Golkar. Pertama dicalonkan menjadi Wali Kota Bandarlampung, kemudian Lamsel juga. ’’Namun saat itu saya ingat pesan ayah saya, jika ingin selamat dunia akhirat, maka muliakan dan hormati ibumu serta istrimu. Jadi saat saya membuat kebijakan strategis, saya selalu izin kepada ibu saya. Saat saya diminta untuk menjadi calon kepala daerah itu, saya datangi ibu saya dan jawabnya hanya ’Nak, syukurilah nikmatmu’, kemudian saya ikuti. Sampai pada suatu hari saya dipanggil tokoh masyarakat Lamsel yang saat ini menjadi anggota DPR RI (Partai Demokrat), Pak Zulkifli Anwar. Dia bilang ke saya, ’Tony, selamatkan Lamsel. Aku dukung sebagai kakak. Kalau partai sudah menentukan sikap, aku tidak bisa ikut. Tetapi kalau Demokrat ada di dalamnya, aku bisa ikut’,” ujarnya.
Tony melanjutkan, karena ibunya sudah almarhum, maka dia mendatangi sang istri. ’’Saya bilang kalau dulu kan partai yang meminta, tetapi ini masyarakat yang meminta. Sudah empat kali dapil, saya harus membayar utang kepada masyarakat untuk mengabdi. Dia (sang istri, Red) mengikhlaskan saya untuk mendarmabaktikan diri saya kepada masyarakat Lamsel. Akhirnya, saya siap dan bismillah,” ungkapnya.
Alasan lain dirinya maju adalah banyak persoalan yang diserap dari masyarakat secara langsung. ’’Saya ketua tim pemenangan saat pilgub. Saat bertugas kampanye, saya lebih banyak di Lamsel. Terakhir jalan di 117 titik di Lamsel. Itu tiga kali dalam sehari, yaitu pukul 10.00, 14.00 WIB, dan bakda salat Isya. Dari pertemuan itu, ada dialog banyak tokoh masyarakat, agama, dan pemuda yang meminta saya menjadi pemimpin di Lamsel dengan beragam alasan dari masyarakat itu. Bahwa tidak punya tokoh perekat dan tidak punya orang tua, tidak punya kepemimpinan yang bisa mengayomi masyarakat. Kemudian juga saat ini anak saya sudah kuliah beasiswa, nomor 2 sudah Akpol di Semarang, sudah menjadi anak negara. Menurut istri saya, seandainya jalan itu on the track bagus, anak-anak bisa punya masa depan yang baik. Kalau dari sisi ekonomi, saya komisaris 4 perusahaan angkutan, devidennya ada. Artinya, anak-anak sudah bisa dilepas,” ucapnya.
Apa alasan tidak pernah berpaling dari Golkar?
Dia mengatakan, dia hidup dan besar di lingkungan TNI-Polri serta dibesarkan dari keluarga TNI. Tentunya dirinya juga dibekali semangat juang dan semangat kebangsaan serta bela negara yang baik. ”Di tahun 1987 itu, saya terpilih menajdi Ketua FKPPI Lampung. Dari situ juga, saya mendapatkan berbagai masukan dan doktrin tentang semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Tertanam di benak saya adalah loyalitas, kepada partai, dan pimpinan partai. Loyalitas ini membentuk jatidiri,” jelasnya.
Selamatkan Lamsel? Bagaimana bisa memaknai kalimat itu?
Memang, kata Tony, Zulkifli Anwar tidak menyampaikan secara gamblang apa yang diminta diselamatkan dari Lamsel. Namun, dia punya pemikiran sendiri yang tentunya dianggapnya bsia memajukan Lamsel.
’’Lamsel baru saja mendapat musibah kadanya bermasalah dengan korupsi. Sehingga terjadi kemunduran terhadap penggunaan APBD misalnya. Karena seyogianya bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya, bahkan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Anggaran itu kan harus dibelanjakan. Karena pada hakikatnya itu uang rakyat yang harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian ada anggaran Rp250 miliar tidak bisa digunakan dan justru didepositokan, dan tidak bisa digunakan kepentingan masyarakat. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM)-nya rendah, begitu juga dengan nilai tukar petani (NTP), masyarakat Lamsel yang menempuh pendidikian tinggi sangat kecil. Angka kemiskinan tinggi dampak terhadap Covid-19, angka PHK cukup tinggi. Yang saya maknai dari kalimat itu, hal-hal inilah yang harus diselamatkan. Bagaimana Lamsel harus sejajar dengan kabupaten lain,” terangnya.
Dia menilai masih ada pengelolaan pemerintahan yang kurang baik selama ini. Dimana, ASN masih dianggapnya kurang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugasnya. ”Tata kelola pemeirintahan bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tapi kepala OPD sampai ke tingkat yang paling bawah. Kepala daerah menjadi pemegang kebijakannya. Sehingga dibutuhkan seorang kepala daerah yang punya inovasi, punya semangat untuk lompatan pembangunan, tidak hanya berpatokan pada APBD. Apabila hanya mengandalkan APBD, siapa pun pemimpinnya, 50 tahun ke depan Lamsel tidak akan pernah maju,”tandasnya.
Persoalan krusial apa yang bisa ditangkap dari keliling Lamsel?
Salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah mengenai infrastruktur. “Infrastruktur ini masih buruk. Namun jika kita mengandalkan APBD untuk memperbaiki seluruhnya tidak mungkin. Harus ada kemampuan untuk bersinergi dengan dunia usaha. Angka pengangguran tinggi. Kemudian terkait pertanian pada saat masa tanam, pupuk sulit didapatkan, mau tanam pupuk tidak ada. Ada bibit benih bantuan pemerintah, kualitasnya kurang baik, jika ditanam produktifitasnya kurang maksimal. Lalu pasar, pemerintah belum memberikan ruang untuk pemasaran produk daerah. Begitu harga jatuh, negara dan pemkab tidak hadir di tengah masyarakat, petani dibiarkan saja. Misalnya karet, jagung, dan komoditas lainnya tidak ada peran apapun. Sehingga ada atau tidak ada, kami tetap sama. Mereka butuh pemimpin yang bisa hadir untuk menyelamatkan ini,”paparnya.
Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan visinya yakni menjadikan Lamsel Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan, Berdayasaing, dan Bermartabat dengan tagline Bersama Bembangun Desa Lampung Selatan Berjaya.
“Jadi tanpa kebersamaan semua komponen stakeholder, Lamsel tidak akan maju. Kemudian berbagai program secara singkat, pelaksana pembangunan dalam sistem pemerintahan kita adalah ASN. Karenanya, saya bertekad jika diberikan amanah dan ini takdir saya, maka siapa pun dia, untuk menjadi Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Eslon III dan IV tidak boleh lagi ada jual-beli jabatan. Kemudian tidak ada fee proyek, sehingga hasil pembangunan bsia maksimal,” ucapnya.
Ia juga akan berfokus pada peningkatan perekonomian. Dimana, ia memiliki program memberikan stimulan, dalam bentuk UMKM. “Nantinya, satu tahun anggarkan Rp65 miiar untuk 260 desa dan kelurahan. Satu desa Rp250 juta untuk satu tahun diberikan kepada untuk 10 kelompok masing beranggotakan 20 orang. Sehingga jika ini berjalan, di tahun ke empat akan disalurkan Rp1 miliar dan akan melibatkan banyak orang. Bukan pinjam, bukan utang, tapi hibah. Usahanya apa saja boleh, perdagangan, warung, atau peternakan, nanti Dinas Perdaganagn akan mempersiapkan pasarnya,”jelasnya.
Mengenai pendidikan, ia mengaku akan mengupayakan honorer guru mendapatkan gaji minimal setara dengan UMK. “Kalau saat ini kan hanya Rp350 ribu saja per bulannya. Kita juga akan meningkatkan tunjangan kinerja. Ini kan yang menjadi harapan ASN. Karena, kebanyakan mereka berutang untuk anaknya sekolah, misalnya kredit kendaraan. Sehingga ini akan kita upagar meminimalisir tindakan korupsi. Saya yakin bisa jika APBD dikelola dengan baik. Kemudian kesehatan, hanya cukup dengan KTP nanti bisa berobat gratis ke puskemas dan RSUD apa pun itu. Sehat milik kita, sakit tanggung jawab pemerintah. Nanti juga soal pangan, apabila ada masyarakat yang kurang mampu silakan ambil kebutuhan pangan secara gratis. Nanti juga pelayanan administratif seperti Adminduk kemudian pembayaran PKB, cukup dilakukan di kecamatan saja,” katanya.
Bagaimana komitmen Anda untuk tidak terjadi lagi korupsi di Lamsel?
Ditegaskannya, pelaksana pembangunan adalah ASN. ’’Mereka akan mengambil sesuatu manakala mendapatkan jabatannya menyerahkan sesuatu. Jadi saya tekankan tidak ada jual-beli jabatan, tidak ada fee proyek, dan tunjangan kinerja kita tinggikan. Kemudian ketegasan dari pemimpin. Yakin saja kalau kita tegas, sampai ke bawah pun akan tegas,” pungkasnya. (Marlia)
