Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyisir kembali calon legislatif (caleg) yang sudah mendaftarkan diri. Mantan koruptor yang dinyatakan berhak maju sebelumnya diminta untuk dicoret.
“Harus segera dibarengi dengan upaya untuk mencoret calon anggota legislatif yang masih belum memenuhi syarat masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana dari daftar calon sementara (DCS),” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 September 2023.
Pihak KPU juga diminta meminta maaf kepada masyarakat. Hal ini karena mereka telah membuat aturan yang membahayakan masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya ke depan.
“Kami juga mendesak agar jajaran Komisioner KPU untuk meminta maaf kepada masyarakat karena telah keliru dan ugal-ugalan dalam menyusun aturan mengenai syarat pencalonan anggota legislatif,” tutur Kurnia.
Sebelumnya, Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pasal-pasal kontroversial terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU diminta segera membuat perbaikan atas beleid yang diyakini memberikan karpet merah bagi mantan koruptor.
“Sebagai Pemohon, kami menuntut agar KPU segera merevisi PKPU 10 dan PKPU 11 Tahun 2023,” ujar dia. (Adriana)
