BANDAR LAMPUNG – Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang sebagai penentu lahirnya pemimpin baru bagi warga Kota Bandar Lampung. Sudah Seharusnya pemimpin yang terpilih tidak sekedar menjadikan warga sebagai obyek politik dengan mengobral janji. Warga harus bersatu untuk memilih pemimpin yang pasti menepati janji-janji politiknya kepada rakyat Bandar Lampung. Hal ini disampaikan Koordinator FORWAKOT sekaligus ketua DPW -SPD, Badri kepada pers, pada aksi deklarasi bersama Forum Warga Kota di Tugu Gajah Bandar Lampung, Kamis (22/10).
“Bukan sekedar janji-janji, setiap Calon Wali Kota harus bikin kontrak politik tertulis dengan warga Kota dan bermaterai, supaya setelah duduk memimpin nanti, warga bisa menagihnya,” tutur Badri.
Badri menjelaskan, dengan membuat kesepakatan kontrak politik tertulis, Wali Kota terpilih tidak bisa lari dari tanggungjawab atas janji-janji politiknya dimasa kampanye karena rakyat punya dasar bukti sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan, apabila terjadi pengingkaran.
“Rakyat sudah cukup cerdas dan lelah dengan janji-janji indah yang dinyanyikan menjelang Pilwalkot. Pahitnya terasa setelah Pemimpin duduk di singgasana Balai Kota Bandar Lampung,” pungkas Badri.
Sementara, Ketua Jaringan Rakyat Miskin kota, Heri Usman menghimbau kepada warga Kota Bandar Lampung untuk menolak money politik dan tidak memilih calon pemimpin yang membayar suara rakyat dengan uang pada Pilwalkot.
“Bersatu menolak politik uang harus dilakukan, demi terwujudnya demokrasi sejati dan menegakkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat Kot Bandar Lampung sejahtera,” jelas Heri Usman.
Selanjutnya, Ketua DPW- SPD Badri menegaskan 3 point penting yang disuarakan untuk perubahan yaitu:
Petama: Soal pelibatan masyarakat miskin dalam menentukan kebijakan ekonomi politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung selama 5 tahun kedepan.
Kedua: Kejelasan/trasparansi anggaran bagi kesejahteraan kaum miskin di Kota Bandar Lampung.
Ketiga: Setiap program ekonomi politik Calon Walikota dituliskan dalam sebuah kontrak politik dengan Warga sebagai bentuk komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaanya kepada warga Kota Bandar Lampung.
“Para calon Wali Kota Bandar Lampung harus mau membuat kesepakatan politik tertulis tentang program pembangunan ekonomi potik dan budaya di Kota Bandar Lampung dan melaksanakannya,” tegas Badri.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, aksi Forum Warga Kota Bandar Lampung diawali dengan pengumpulan uang koin sebagai simbul penolakan politik uang di Pilwalkot Bandar Lampung. Aksi ini merupakan wujud konsistensi perjuangan rakyat yang diikuti ketiga organisasi massa untuk melakukan perubahan yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Pemuda Demokratik ( Badri), SKAAP Lampung (Andre Kemas), Jaringan Rakyat Miskin Kota (Heri Usman) dan sejumlah jajaran pengurus organisasi rakyat lainnya di tingkatan Kota Bandar Lampung. (Mardiana)
