DEPOK – Walikota Depok telah mencedari rasa keadilan dengan memberikan bantuan 1.000 paket sembako kepada pegawai negeri sipil, ditengah masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan bantuan sosial ditengah wabah Corona. Tindakan ini bisa memancing kemarahan rakyat yang sudah lebih sebulan tidak boleh bekerja dan mulai kelaparan. Demikan dikatakan Roy Pangharapan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok kepada pers di Depok Minggu (26/4).
“Ditengah wabah Corona PNS tetap menerima gaji setiap bulanya. Pekerja harian yang wajib tinggal di rumah malah gak terima Bansos'” ujar Roy Pangharapan
Seharusnya kalau menurutnya, selesaikan dululah kewajiban Walikota untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak. Kalau tidak belum ada bantuan sosial, segera dirikan dapur-dapur umum disetiap kelurahan seperti yang diintruksikan pemerintah pusat.
“Saya gak ngerti tujuannya walikota apa. Kalau seperti ini, kayak menyiram bensin pada ilalang kering. Memancing kemarahan rakyat, ngumpani rakyat biar ngamuk berhadapan dengan aparat,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pemerintahan kota Depok telah menyalurkan bantuan sosial kepada 30.000 KK (kepala keluarga). Masing-masing KK mendapat Rp 250.000,-
“Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan yang membutuhkan sekitar kurang lebih 300.000-an KK terdampak wabah Corona. Kemana semua bansos untuk masyarakat itu,” Roy Pangharapan.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Ia meminta agar pemerintah pusat dan provinsi tidak mendiamkan kejadian seperti di Depok. Sudah waktunya pemerintah pusat segera memeriksa dan menindak diskriminasi walikota ini.
“Kalau pemprov atau pusat mendiamkan, berarti mendukung tindakan walikota yang merugikan masyarakat. Rakyat punya batas kesabaran yang kalau dibiarkan, bisa meledak kapan saja,” tegasnya. (Utari)
