SEMARANG – Penanganan wabah Corona di Jawa Tengah bertumpu pada partisipasi masyarakat. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginisiasi sebuah Gerakan Jogo Tonggo dalam menggalang masyarakat untuk aktif terlibat memerangi wabah Corona. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Prijo Wasono kepada Bangkitlah.com dilaporkan, melaui rillis di Semarang, Kamis (14/5).
“Jogo Tonggo adalah Gerakan Sosial Berbasis Komunitas di level RW dalam melawan covid-19 dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Jogo Tonggo bukan organisasi baru yang berawal dari nol. Melalui Instruksi Gubernur Jawa tengah No. 1 Tahun 2020 tanggal 22 april 2020, agar dibentuk Satgas Jogo Tonggo di tingkat RW dengan ketua otomatis adalah ketua RW dengan wakil adalah Ketua-Ketua RT dalam satu RW. Sementara untuk anggotanya diambil dari kelembagaan di tingkat RT dan RW, seperti Karang Taruna, Dasawisma, Remaja Masjid, Kelompok Difable, Posyandu, dan kelompok masyarakat lain di tingkat RT dan RW.
Jogo Tonggo adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam melawan covid-19 dan dampaknya, sehingga dalam Jogo Tonggo dibentuk empat Satgas, yakni, Satgas Kesehatan, Satgas Ekonomi, Satgas Sosial dan Keamanan dan Satgas Hiburan.
“Masing-masing Satgas kemudian membuat Perencanaan Program sesuai dengan bidangnya masing – masing, sebagai upaya mengatasi masalah akibat covid-19 di tingkat RW,” katanya
Karena Jogo Tonggo adalah Gerakan Sosial, maka pendanaan mengutamakan kearifan lokal dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh RW. Meskipun bantuan Pemerintah tetap ada dalam bentuk program –program yang sudah berjalan seperti BLT, Masker, Sembako dan lain –lain.
“Jogo Tonggo melalui satgas sosial keamanan lebih memastikan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada konflik yang tidak perlu hanya karena kurang akurat data. Semua bisa di rembug kembali di tingkat RW,” jelasnya.
Selain itu, Satgas ekonomi misalnya, mulai melakukan perencanaan kebutuhan pangan dan membuat warung hidup di tingkat RW, dengan lahan sempit sekalipun seperti di perkotaan agar warga RW tidak ada yang kelaparan.
Satgas Kesehatan diharapkan mampu melakukan tindakan promotif dan preventif di masyarakat dalam mencegah transmisi lokal penularan covid-19. Selain itu juga memperhatikan masalah kesehatan diluar penyakit covid-19 jika ada warga yang harus dirawat di Rumah Sakit, dipastikan memiliki Jaminan Kesehatan. Karena dengan adanya pandemi dan kesulitan ekonomi, banyak warga yang belum bisa membayar iuran BPJS.
Ia menegaskan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah mendukung Kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo untuk membentuk Jogo Tonggo di tingkat RW. Hal ini dengan pertimbangan bahwa transmisi lokal terus meningkat di Jawa Tengah. Angka positif Covid-19 sudah lebih dari 1.000 jiwa di Jateng.
Menurutnya, masyarakat harus diedukasi untuk merubah Perilaku Hidup Sehat dengan menjalankan protocol Kesehatan dengan Jaga jarak, Pakai masker, dan CTPS dalam jangka panjang. Bahkan bisa jadi ini akan menjadi kebudayaan baru di masa depan.
“DKR sudah menginstruksikan kepada seluruh relawan dan kader agar terlibat di Jogo Tonggo dimana relawan dan Kader tinggal. DKR secara organisasi berharap Kader dan relawan bisa masuk kedalam Satgas Kesehatan dan dapat melakukan edukasi dan advokasi kesehatan di masyarakat,” tegasnya. (Slamet Supriyadi)
