Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan. (Ist)

DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat DKR Kota Depok, meminta agar Walikota Depok segera menggunakan dana APBD Kota Depok sebesar Rp 1 triliun secara maksimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Demikian Roy Pangharapan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok kepada pers di Depok Jumat (17/4).

Ia menjelaskan bahwa APBD kota Depok tahun 2020 ini berjumlah lebih kurang Rp3 Trilun. Atas  instruksi pemerintah Pusat harus segera direlokasi dan refocusing untuk menyelamatkan rakyat dan upaya penyebaran virus Corona.

“Karena sudah lebih sebulan rakyat kota Depok harus tinggal diam di rumah untuk memutuskan rantai penularan dan penyebaran. Rakyat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Sementara kebutuhan makan setiap hari harus terpenuhi. Kontrakan rumah warga harus dibayar,” tegas Roy Pangharapan.

Roy Pangharapan mengeluhkan sampai saat ini belum ada dapur umum seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat agar setiap kelurahan mendirikan dapur-dapur umum untuk warga yang tidak mampu.

“Untuk itu Walikota Depok harus melakukan diskresi APBD untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana APBD itu ada Rp 3 triliun, setidaknya minimal Rp 1 triliun untuk membantu rakyat yang membutuhkan dalam wabah Corona saat ini, selebihnya untuk bayar gaji ASN dan lainya,” ujarnya.

Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Roy Pengharepan mengatakan dalam keadaan darurat yang harus diselamatkan itu kesehatan dan kehidupan rakyat yang sedang terancam bahaya wabah Corona. Untuk itu dibutuhkan keberpihakan dan keberanian dari pemerintah untuk segera mengambil keputusan darurat.

“Iya dong, ini keadaan darurat membutuhkan kebijakan darurat. Yang gak boleh itu APBD dikorupsi atas nama bencana. Tapi kalau untuk membantu  masyarakat yang membutuhkan karena bencana, itu justru wajib,” tegas Roy Pangharapan.

Seperti diketahui bantuan sosial yang diberikan pemerintah  kepada masyarakat belum maksimal semuanya masyarakat yang membutuhkan mendapatkannya. Beberapa kepala keluarga sudah mendapatkan Rp 250.000, namun sebagian besar belum mendapatkan bantuan sosial apapun.

“Ini terjadi disemua kecamatan dan kelurahan seluruh Kota Depok. Sementara sudah sebulan lebih rakyat tidak bekerja tidak punya penghasilan, bahan makanan sudah habis. Keperluan terus meningkat,” ujarnya. (Ujang Supriyana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here