JAKARTA – Menteri Kesehatan RI 2004-2009, Siti Fadilah Supari mengingatkan agar pemerintah menggunakan alat rapid test yang sensitif dan false-negatifnya rendah untuk memeriksa masyarakat secara massal dan serentak. Hal ini disampaikannya dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Sabtu (25/4) lalu lewat ajudan presiden di Jakarta.
“Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebaran berlanjut,” ujarnya.
Siti Fadilah menjelaskan, primer atau reagen pada PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen dibuat sendiri berasal dari virus Corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia.
“BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah mulai melakukan ini,” jelasnya.
Dibawah ini isi surat lengkap Siti Fadilah Supari kepada Presiden Joko Widodo yang diterima redaksi Bangkitlah.com:
Pak Jokowi yang terhormat,
Bersama surat ini saya dari dalam penjara, ijinkanlah menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap bangsa kita yang sedang menghadapi wabah Corona ini.
Lewat surat ini juga, ijinkan saya menyampaikan beberapa masukan usulan beberapa hal yang sederhana saja,– untuk memperkuat kebijakan bapak yang sudah bapak tetapkan dalam mengatasi wabah Corona ini.
Sebelumnya, saya ucapkan terimakasih kepada bapak atas pendirian bapak tidak serta merta menetapkan Situasi Darurat Nasional dan tidak memberlakukan Lock Down seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Itu keputusan yang bijaksana untuk rakyat dan bangsa Indonesia.
Saat ini tujuan kita yang utama adalah menghentikan penularan wabah Corona sehingga dapat menurunkan angka kematian.
Menurunkan penularan akan efektif bila pertama-tama dilakukan screening massal serentak. Kalau tidak bisa semua wilayah, kita bisa memilih daerah dengan zona merah saja. Di zona merah itu perlu dilakukan deteksi dengan screening massal serentak, mencari mana yang positif dan mana yang negatif. Pisahkan yang positif. Dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala,– inilah kemudian bisa menularkan ke orang lain. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman.
Tapi kalau belum dilakukan screening maka kemungkinan terjadi penularan di area PSBB masih sangat mungkin.
Misal satu orang dalam keluarga positif dan asimptomatik apakah tidak tertular pada anggota keluarganya? Kalau rumahnya besar satu orang satu kamar bisa tidak menular. Tapi karena tidak tahu mana yang positif dan mana yang negatif maka kalau pas waktu makan akan kumpul bersama. Apalagi kalau rumah kecil 45m2 ada berisi 5 orang apakah bisa tidak tertular?
Maka screening massal serentak pada zona merah adalah sangat penting. Jika penularan turun maka otomatis angka kematian juga ikut turun.
Mohon maaf pak,– untuk itu kita membutuhkan alat rapid test yang sensitif dan false-negatifnya rendah. Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebaran berlanjut.
Primer atau reagen pada PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang kita buat sendiri berasal dari virus Corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah mulai melakukan ini.
Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB sudah sangat jelas. Namun di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut. Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan.
Mohon maaf pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius di dirikan oleh para lurah dan kepala desa.
Dengan adanya PSBB di beberapa daerah,– mohon sangat ada monitoring dan evaluasi di daerah-daeah tersebut,–apakah kebijakan pak Presiden soal bantuan sosial sudah sampai pada rakyat yang membutuhkan? Apakah dapur-dapur umum sudah berdiri disetiap kelurahan dan desa?
Demikian halnya dengan rumah-rumah karantina buat ODP dan PDP yang seharusnya sudah ada ditingkatan desa dan kelurahan.
Oh iya pak, setahu saya Kementerian Kesehatan punya bidan-bidan desa yang barusan jadi CPNS beberapa waktu lalu. Mereka punya jadwal rutin Posyandu. Mereka juga sudah biasa door to door memeriksa kesehatan rakyat di desa. Bidan desa dan posyandu bisa jadi salah satu ujung tombak monitoring dan evaluasi maupun untuk screening
Pak Jokowi yang baik, pada bapaklah kami semua rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona.
Jangan ragu dan tetaplah yakin Allah SWT akan menolong kita semua
Selamat menunaikan ibadah puasa.
Jakarta, Rutan Pondok Bambu,
Jumat, 24 April 2020
Hormat saya,
Siti Fadilah Supari
(Utari)
