PANARAGAN – Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad angkat bicara terkait belum stabilnya harga singkong antara petani dan kalangan industri. Ia mengusulkan kepada pengusaha agar harga singkong disepakati berdasarkan rendemen.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung ini menilai naik turunnya harga singkong tidak sepenuhnya dampak dari kebijakan pengusaha, namun juga perlu adanya perubahan di kalangan petani.
“Yang selalu kita salahkan kan adalah industri, sedangkan petani tidak mau memperbaiki kualitas singkongnya, seperti rendemenya berapa tidak pernah mengukur. Selama itu tidak pernah kita pahami orang pasti akan maksa terus,” kata Umar Ahmad, Rabu (13/10).
Umar Ahmad mengungkapkan di daerahnya sering terjadi petani yang memaksa industri untuk membeli singkong mereka yang baru berumur lima bulan, dengan alasan lahan takut kena banjir.
“Pernah suatu saat kita didemo untuk mengantarkan mereka ke pabrik dan tidak mungkin kan pemerintah memaksa pabrik untuk rugi karena harus hidup semua. Harapan kita ada kesepakatan diawal soal rendeman, jika sudah maka ngapain petani tanam singkong di nyapah (pinggir sungai) karena kualitasnya tidak akan pernah tercapai,” ujarnya.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Bupati Umar Ahmad mengusulkan kepada pengusaha agar harga singkong ubi kayu disepakati berdasarkan pada rendemen sehingga menghasilkan serat pangan dan rendemen tertinggi serta kadar air terendah. Bahkan, hal tersebut diberlakukan di negeri gajah putih Thailand.
“Saat ini kita sedang mencari kualitas singkong yang rendemen bagus dan umurnya pendek, jadi petani juga terpacu untuk menanam ubikayu,” pungkasnya.
Sedangkan untuk lahan nyapah, pemerintah daerah melalui dinas pertanian sedang mencari tanaman apa yang cocok ditanam di lahan tersebut dan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat mengingat di wilayah kabupaten setempat memiliki potensi lahan nyapah yang cukup luas. (Firman)
