JAKARTA – Selama ini saluran komunikasi langsung antara Presiden RI dan Rakyat telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan mendatangi rakyat dan mendengarkan keluhan-keluhan rakyat diberbagai daerah. Saat Presiden Prabowo Subianto berkuasa, saluran akan ditingkatkan lagi menjadi lebih solutif, cepat dan tepat menjawab persoalan-persoalan rakyat. Demikian Budiman Sudjatmiko kepada pers di Jakarta, Senin (16/10).
“Kekuasaan dipilih oleh rakyat, Prabowo pastikan rakyat akan berdaulat. Rakyat akan ikut mengawasi, ikut melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh lagi merugikan rakyat,” ujarnya.
Budiman menjelaskan bahwa untuk itu saluran komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo nantikan akan ditingkatkan.
“Akan ada dialog antara rakyat dengan presiden jadi tempat rakyat mengadu, melaporkan penyelewengan bahkan kritik kepada pemerintah. Presiden akan menjawab memberi solusi, perintah pada jajaran menteri untuk segera merespon dan memberikan arahan pada rakyat untuk ikut mengawal semua kebijakan dam program pemerintah. Ini langsung live di televisi seminggu atau sebulan sekali,” jelas Budiman.
Menurut Budiman belajar dari Presiden Jokowi, saat ini semua kebijakan yang progresif untuk rakyat dari Presiden, selalu diselewengkan, disabotase bahkan bisa diboikot, sehingga rakyat tidak merasakan langsung semua kebijakan Presiden Jokowi, bahkan pada implementasinya rakyat kembali jadi korban.
“Ini karena rakyat hanya nonton, tidak ikut mengawasi, tak punya saluran langsung lapor ke Presiden tentang berbagai penyelewengan dibawah. Dilain pihak Presiden Jokowi yang jadi sasaran kesalahan. DPR dan partai-partai pengusung bungkam cuci tangan,” ujarnya.
Ia memberikan beberapa contoh penyelewengan kebijakan Presiden Jokowi. Jokowi menggariskan kesehatan rakyat di tanggumg negara, malah BPJS Kesehatan memungut iuran. Jokowi memerintahkan semua siswa sekolah gratis, malah sekolah jualan bangku dan memungut bayaran. Jokowi membagi sertifikasi tanah rakyat, malah setelah itu tanah dirampas kembali. Jokowi minta agar kesejahteraan buruh ditingkat, malah PHK meluas. Jokowi menggariskan hilirasi, malah penyelundupan sumberdaya alam makin marak. Jokowi minta perbangkan tidak menyulitkan kredit UMKM, malah dibebani jaminan. Jokowi ingin pertandingan olahraga internasional di Indonesia, malah diboikot. Jokowi instruksikan kedaulatan pangan, malah impor migas, beras dan gula meningkat. Jokowi minta jangan sakiti rakyat, malah rakyat digusur tanah dirampas. Jokowi perintahkan jangan korupsi, malah menteri-menteri dari partai pengusungnya berlomba korupsi.
Jadi menurut Budiman, Presiden Prabowo Subianto nantinya sangat dibutuhkan untuk menertibkan semua kementerian dan lembaga juga birokrasi sipil dan militer, memastikan semua kebijakan tidak ada yang menyelewengkan, mensabotase atau memboikot, harus bisa dinikmati rakyat, tidak boleh lagi ada korupsi.
“Semua harus satu komando dari Presiden, rakyat ikut mengawal tidak hanya menonton. Rakyat akan berdiri bersama Presiden menghancurkan semua mafia dan korupsi,” tegas Budiman Sudjatmiko.
Budiman mengingatkan bahwa ada banyak pekerjaan yang akan diwarisi oleh Presiden Jokowi yang harus dilanjutkan. Namun semua itu akan berat dilaksanakan kalau rakyat terutama kelas pekerja tidak dilibatkan dan hanya menonton.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Budiman menyebutkan beberapa diantaranya adalah hilirisasi harus terus berjalan dan industri nasional harus menjadi basis ekonomi nasional. UMKM harus meluas bisa menggunakan platform digital diakses seluruh rakyat. IKN harus jadi mendorong pemerataan seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus semakin masif. Kebutuhan pangan harus terjamin
“Sehingga tidak ada lagi disparitas desa-kota, Jawa-luar Jawa Kaum tani tidak lagi jadi korban, Lapangan kerja terbuka luas, kaum pekerja hidup layak, Semua siswa dan mahasiswa sekolah gratis, kesehatan gratis,” papar Budiman.
Bersamaan dengan itu menurut Budiman Presiden Prabowo Subianto memastikan tehnologi energi baru untuk industri nasional dan jaringan komunikasi digital untuk seluruh rakyat. Sehingga semua desa di Indonesia diterangi listri dan bisa mengakses internet untuk belajar dan berekonomi.
“Kalau komunikasi dan kerjasama antara presiden dan rakyat terjalin baik maka, semua yang menghalangi, mensabotase, menyelewengkan atau memboikot program pemerintah akan berhadapan dengan Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia. Inilah kedaulatan rakyat yang sejati!” tegasnya. (Adriana)
