JAKARTA – Isu PKI masih kerap terjadi di Idonesia. Kini yang terbaru isu tersebut menyebut jika TNI telah disusupi oleh paham PKI.
Sejumlah tokoh dan organisasipun berkomentar terkait hal tersebut.
Yang terbaru, Organisasi Barikade 98 sepakat dengan pernyataan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Dudung Abdurahman, bahwa tudingan tentang TNI telah disusupi paham PKI harus dipertanggungjawabkan.
“Sekalipun Gatot adalah mantan Panglima TNI, tapi bukan berarti Gatot menjadi manusia yang kebal hukum. Semestinya GN (Gatot Nurmantyo) saat menjadi Panglima TNI menunjuk hidung siapa-siapa tokoh tokoh PKI dan tangkap untuk proses hukum,” kata Ketua Barikade 98 Benny Rhamdani berdasarkan keterangannya pada Sabtu (2/10).
Benny mengatakan, tudingan Gatot soal PKI di tubuh TNI adalah masalah serius. Selain bisa memunculkan ketidakpercayaan, persoalan ini bisa memicu kemarahan rakyat kepada TNI.
Menurutnya, walaupun tuduhan Gatot diyakini tidak benar, tapi motif Gatot melemparkan tuduhan serius ini harusnya mendorong mabes TNI untuk menyeret Gatot secara hukum.
Pernyataan tanpa disertai bukti, ujar Benny, dinilai fitnah dan dapat memecah belah TNI demi tujuan politiknya sendiri.
“Rakyat patut curiga dengan pernyataan Gatot yang selalu bicara kebangkitan dan penyusupan PKI secara musiman. Menjelang Pilpres 2019 isu ini ditiupkan Gatot, dan sekarang ketika pemerintah dan rakyat sedang berjuang melawan Covid,” ucapnya.
“Tidak main-main, tuduhan kali ini adalah institusi TNI, yang membesarkan dan menjadikan dirinya sebagai Panglima,” lanjutnya.
Benny mempertanyakan fitnah yang disampaikan Gatot. Dia menyebut, pernyataan Gatot sarat dengan manuver politik karena dia tidak pernah menunjuk sosok PKI yang dimaksud, terlebih ketika menjadi Panglima TNI pada periode 2015-2017 lalu.
Seperti diketahui, Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman meminta agar pernyataan yang menyebut TNI disusupi komunisme dipertanggungjawabkan.
Dudung menilai pernyataan tersebut menyakitkan baginya.
Dia juga mengatakan pernyataan tersebut merupakan tuduhan yang keji. Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan warga dalam program Talk Highlight Radio Elshinta Jakarta bertajuk ‘Menjaga NKRI’ bersama Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman yang disiarkan di kanal Youtube Radio Elshinta pada Kamis (30/9).
“Ini harus dipertanggungjawabkan menurut saya. Tidak hanya sekedar berbicara begitu saja, tetapi harus dipertanggungjawabkan buktinya di mana. Masyarakat kita sudah cerdas. Sudah banyak yang tahu mana yang benar dan mana yang salah,” kata Dudung.
Menurutnya, TNI saat ini solid dalam menghadapi ancaman ideologi kanan maupun kiri.
Dia berpandangan tidak hanya dua ideologi tersebut saja yang perlu diwaspadai namun juga ancaman dari aspek lainnya.
“Banyak hal-hal lain juga yang harus kami waspadai, jadi kami tidak hanya cenderung pada kanan dan kiri, padahal ada aspek-aspek lain juga yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kemudian kami jangan terfokus kepada kanan dan kiri. Aspek lain justru nanti kami lengah,” kata Dudung.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, sebelumnya Dudung menjawab pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo terkait pembongkaran patung tokoh militer di Museum Darma Bhakti Kostrad dan tudingan penyusupan PKI di tubuh TNI.
Dudung membenarkan patung tiga tokoh di Museum Darma Bhakti Kostrad, yakni Jenderal TNI AH Nasution (Menko KSAB), Mayjen TNI Soeharto (Panglima Kostrad), dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD) sebelumnya ada di dalam museum tersebut.
Kata Dudung, patung tersebut dibuat pada masa Panglima Kostrad Letjen TNI Azmyn Yusri (AY) Nasution pada 2011 sampai 2012.
Dia mengatakan, kini patung tersebut diambil oleh penggagasnya, yakni Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepadanya selaku Panglima Kostrad saat ini.
Dudung menghargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya.
“Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” kata Dudung dalam keterangan tertulis pada Senin (27/9).
Dudung membantah tudingan yang mengaitkan penarikan tiga patung tersebut untuk melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 1965.
Ia juga menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar.
“Jadi, tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami,” kata dia. (Utari)
