JAKARTA- Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sangat dibutuhkan untuk menjadi pembimbing arah kebangkitan Indonesia mengejar ketertinggalan selama ini. Dengan demikian, presiden yang terpilih lewat pemilu langsung, setiap tahunnya melaporkan kemajuan kepemimpinannya melaksanakan pembangunan sesuai PPHN yang dimandatkan oleh MPR-RI.
“Tapi percuma juga ada PPHN tapi presiden sebagai mandatarisnya tidak mampu, KKN kemudian gagal menjalankan PPHN. Pembangunan maju mundur gak terukur,” ujar mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono kepada pers, Selasa (17/8).
Apalagi menurutnya jika masih diberlakukan presiden hanya 2 periode, sulit mendapatkan kepercayaan karena kepemimpinan presiden baru bisa solid pada periode kedua.
“Itupun dalam lima tahun periode kedua butuh waktu 2 tahun untuk start kemudian mendapatkan dukungan penuh dalam dan luar negeri. Tahun ketiga pembangunan baru bisa jalan sampai tahun keempat. Kemudian sudah ditimpa persiapan pemilu yang akan kembali merusak konsolidasi pemerintahan,” katanya.
Dengan demikian menurut Arief Poyuono, investor tidak punya jaminan pemerintahanan yang solid dalam.pembangunan dalam negeri.
“Katakan investor baru masuk tahun ke 2, masak dalam 2 tahun. Belum ada untung, pemerintahan sudah goyang karena tahun keempat sudah persiapan pemilu,” ujarnya.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, menurut penggagas Jokowi 3 Periode ini, PPHN sangat penting, tapi lebih penting adalah presiden yang melaksanakannya harus diberikan kesempatan waktu yang rasional untuk bisa melaksanakannya.
“PPHN hanya bisa berjalan oleh presiden yang kuat, tidak KKN dan pro rakyat. Tapi 2 periode tidak akan cukup untuk membangun kepercayaan investor,” tegasnya. (Utari)
