JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes dinilai blunder.
Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono bahkan menyebut pernyataan itu bisa menjadi preseden buruk.
Jokowi juga akan membuat kecemburuan sosial bagi pegawai lain yang tidak lulus TWK, seperti guru, dosen, perawat, atau pegawai honorer yang ingin menjadi aparatus sipil negara (ASN). Padahal pegawai-pegawai ini jauh lebih penting untuk diangkat menjadi ASN ketimbang 75 pegawai KPK yang tidak lulus.
“Presiden Joko Widodo tidak boleh mengintervensi hasil TWK pegawai KPK yang tidak lulus. Ini bisa jadi preseden buruk,” tegas Arief Poyuono kepada redaksi, Selasa (18/5).
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, menurutnya demi keadilan sosial, Jokowi juga harus meluluskan para guru, dosen, dan perawat yang berstatus honorer dan tidak lulus dalam TWK menjadi ASN.
Namun terlepas dari hal tersebut, Arief Poyuono ingin menekankan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lulus tidak akan berpengaruh pada kinerja pemberantasan korupsi. Jumlahnya tidak lebih 6 persen dari total pegawai yang ikut TWK.
“Jadi KPK tidak akan kiamat tanpa 75 pegawai yang tidak lulus TWK,” tekannya.
Sebaliknya, sebelum tes pegawai KPK menjadi ASN, kinerja KPK sudah sangat buruk. Bahkan ada anggapan KPK pantas dibubarkan agar tidak menjadi institusi yang menjadi tempat berkumpulnya para “anaconda”.
“Lebih bagus dibubarkan dan anggaran KPK yang besar dialihkan ke institusi Kejaksaan Agung dan Polri untuk meningkatkan pemberantasan korupsi,” urai Arief Poyuono. (Utari)
