JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta tidak membiarkan Menteri BUMN, Erick Thohir memelihara kelompok radikal di dalam BUMN. Karena selama ini kelompok itu yang secara konsisten menunjukkan sikap dan kegiatan anti pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada Pers, Jumat (17/7).
“Erick Thohir seharusnya membersihkan direksi dan komisaris semua BUMN dari kadrun-kadrun radikal. Mereka anti pemerintah dan anti Pancasila dan selama ini mengadu domba masyarakat merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Presiden Jokowi perlu memastikan ini,” tegasnya.
Menurutnya diawal era normal baru ini dibutuhkan konsolidasi yang kuat disemua BUMN sebagai sandaran pemulihan ekonomi bangsa dan negara. Oleh karena itu, jangan sampai BUMN menjadi sapi perahan kelompok radikal anti Pancasila.
“Untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, BUMN memiliki tugas berat dan membutuhkan orang-orang yang professional dan memiliki sikap yang jelas terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia,” ujarnya.
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Arief Poyuono menjelaskan salah satu taktik dari kelompok-kelompok radikal adalah selain infiltrasi ke partai-partai politik dan lembaga pemerintah untuk membangun pengaruh, juga menyasar ke perusahaan-perusahaan negara.
“Tujuannya adalah selain membangun pengaruh, juga menggalang dana dan logistic bagi gerakan mereka. Jangan sampai negara Pancasila terus menerus dibobol oleh para kadrun radikal seperti mereka,” tegasnya.
Menurutnya Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya tahu menjaga agar BUMN benar-benar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi negara, bukan ekonomi kelompok-kelompok radikal.
“Itu tidak susah. Lakukan screening semua direksi dan komisaris di BUMN. Segera melakukan pergantian. Negara membutuhkan BUMN yang benar-benar kuat dan solid untuk membangun negara pasca wabah Corona saat ini,” tegasnya.
Laporan Menko Polhukam
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud meminta Erick untuk segera melakukan langkah mengatasi persoalan itu.
“Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN,” ujar Erick usai menemui Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/12).
Erick enggan membeberkan jumlah pegawai BUMN yang terpapar radikalisme seperti yang tertera dalam data Kemenko Polhukam. Namun, sehingga terpapar paham radikal.
Sebagai seorang muslim, Erick yakin Islam tidak mengajari soal jihad berupa bunuh diri.
“Saya rasa itu bukan Islam yang saya kenal. Mungkin saya salah, saya bukan ahlinya. Saya kan lebih ahli korporasi dibandingkan agama,” ujarnya.
Erick yakin pegawai BUMN bangga dengan kemajuan dan pembangunan negara hingga saat ini. Dia berharap kebanggaan yang sama juga dimiliki para pegawai BUMN terhadap Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sendiri sudah diputuskan bukan saat ini lho, the founding father zaman dulu,” ujar Erick.
Keberadaan pegawai BUMN yang terpapar paham radikalisme dibeberkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.
Selain itu, Suhardi memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.
“Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok [terpapar radikalisme], Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri,” ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (18/11). (Utari)
