Jakarta – Menteri Pertahanan yang juga Bacapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengungkapkan gagasannya terkait perekonomian Indonesia yang berakar kepada ekonomi Pancasila. Menurutnya, sistem ekonomi itu adalah yang terbaik bagi Indonesia.
Prabowo menuturkan, untuk mencapai transformasi menuju target Indonesia Emas di tahun 2045, Indonesia harus meninggalkan paham lain selain Ekonomi Pancasila yang merupakan warisan para pendiri bangsa dan tercantum dalam UUD 1945.
Prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila, menurutnya, otomatis prinsip utama ekonomi Indonesia harus berdasarkan asas-asas religius sesuai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha esa.
“Berarti ajaran keserakahan tidak cocok sama kita. Ajaran survival of the weakness tidak cocok sama kita, yang lemah harus kita angkat, yang kuat membantu yang lemah,” kata Prabowo saat Seminar Nasional Kebangsaan Bersama 1000 Guru, Rektor & Cendekiawan, Sabtu (30/9).
“Kalau kapitalisme murni survival of the weakness. Kalau lemah salah kamu,” tambahnya.
Prabowo mengungkapkan ekonomi pancasila juga harus mewujudkan persatuan nasional, yaitu prinsip ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, egaliter, dan kerakyatan.
“Harus ada keberpihakan kepada yang lemah dan miskin, dan yang terakhir ekonomi kita harus menuju keadilan sosial,” ujarnya.
Prabowo menuturkan, ekonomi pancasila mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.
Menurutnya, Indonesia juga mengajarkan sosialisme, di mana seluruh masyarakat diatur termasuk yang miskin dan lemah harus diurus oleh negara.
Melalui ekonomi pancasila, Prabowo mengidentifikasi beragam program prioritas yang bisa mendukung pemerintah mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.
Pertama, swasembada pangan.
“Pertama kita harus mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan air. Ini mutlak. Kita tidak boleh tergantung dengan bangsa lain untuk makan kita,” tutur Prabowo.
Selanjutnya, Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, pemberantasan korupsi, reformasi hukum politik birokrasi, pemberantasan narkoba, pemberantasan kemiskinan, penyediaan pupuk dan benih, melanjutkan hilirisasi, penguatan perlindungan hak perempuan dan kesetaraan, menjamin rumah murah, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga.
Kemudian penyempurnaan sistem penerimaan negara, pendidikan, menjamin lingkungan hidup, UMKM, pembangunan IKN sebagai pemerataan, menjamin kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah, serta perawatan dan perbaikan rumah ibadah di seluruh Indonesia. (Adriana)
