Bandar Lampung — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2023 disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Bersama, Senin, 18 September 2023.
Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan APBD Perubahan tersebut cenderung diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan publik.
“Anggaran perubahan ini diprioritaskan untuk sektor pendidikan, infrastruktur jalan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam agenda Rapat Paripurna tersebut.
Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 22,85 persen untuk sektor pendidikan, sebanyak 13,9 persen dari total belanja daerah di luar gaji untuk peningkatan bidang kesehatan, dan 29,05 persen dialokasikan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
“Khusus belanja infrastruktur pelayanan publik diharapkan secara bertahap dalam lima tahun setelah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022, alokasinya bisa mencapai 40 persen dari belanja daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arinal menuturkan alokasi belanja pegawai mencapai 22,74 persen dari total belanja daerah di luar tunjangan guru.
“Untuk belanja pegawai ini, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk gaji dan pengangkatan PPPK formasi tahun 2022 sebanyak 586 orang yang telah menerima SK pada waktu yang lalu,” kata dia.
Pemprov Lampung mengalokasikan pengangkatan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 7.836 orang pada tahun anggaran 2023.
Selain itu, Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Pemprov juga mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Wengky)
