MEDAN – Sudah saatnya kelompok terbesar masyarakat yang selama ini diam (silent mayority) bersuara dan bersinergi dengan pemerintah untuk melawan para pelanggar hukum yang mengatas namakan ‘pembela Islam’. Hal ini dipaparkan Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati di Medan, Senin (14/12).
“Namun tentunya berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ada,” tegasnya kepada pers menanggapi penangkapan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) oleh aparat kepolisian.
Kepada Bangkitlah.com Ikhyar mentengarai telah terjadi polarisasi politik baik di elit maupun di masyarakat paska ditetapkannya MRS sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya dengan tuduhan kerumunan dan penghasutan Medan.
“Sikap masyarakat dan elit politik Indonesia mèrespon penahanan Muhammad Riziq Shihab oleh polisi terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok masyarakat yang mendukung MRS dan mengecam Polri. Kedua masyarakat yang mendukung penegakan hukum oleh Polri. Ketiga suara kelas menengah yang bersifat pragmatis dan opurtunis,” ujarnya.
Menurut Ikhyar ketiga kelompok masyarakat ini punya kepentingan dan karateristik yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari massa, simpatisan kader FPI, PA 212 dan GNPF yang fanatik serta loyal kepada MRS. Kelompok ini melakukan koalisi taktis dan bersinergi dengan ormas yang punya ideologi Trans Nasional seperti seperti HTI, MMI dan organ sejenis.
“Kelompok ini bukan sebatas anti Jokowi tetapi juga bercita cita mendirikan negara Khilafah atau NKRI bersyari’ah. Kelompok ini sebenarnya kecil, tetapi karena kelompok mayoritas diam maka mereka terlihat besar,” Kata Ikhyar
Ikhyar mengungkapkan kelompok kedua adalah mayoritas masyarakat Indonesia yang diam (silent mayority) serta tidak mengungkapkan penolakan mereka secara terbuka kepada gerakan MRS. Suara kelompok kedua merupakan mayoritas umat islam beraliran moderat Ahlusunnah Waljama’ah yang masih sepakat dengan bentuk negara NKRI, UUD 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Tetapi karena silent mayority ini diam dan tidak mengungkapkan penolakan mereka secara terbuka, membuat kelompok minoritas pertama merasa besar dan di atas angin,” jelas Ikhyar.
Sementara kelompok ketiga menurut Ikhyar adalah kelas menengah yang punya karakter pragmatis dan oportunis yang menunggangi isu MRS untuk kepentingan politiknya. Kelas menengah ini terbagi lagi dalam dua kelompok.
“Yaitu kelompok yang menggunakan isu MRS untuk delegitimasi Jokowi dan PDIP dalam rangka kepentingan politik elektoral pileg dan pilpres 2024. selain itu isu MRS juga di gunakan sebagai bargaining politik sesaat dalam rangka resufle kabinet,” tutur ikhyar.
Sementara menurutnya, kelompok kelas menengah dan elit politik yang lain lebih ideologis dan punya rencana yang lebih strategis.
“Ada juga kelompok elit, bahkan di parlemen yang berideologi trans-nasional dan bersinergi dengan kekuatan extra parlemen. Mereka selalu berlindung di balik isu HAM dan demokrasi walaupun sejatinya mereka menolak konsep demokrasi dan HAM karena dianggap merupakan produk barat,” jelasnya.
Menurut Ikhyar, kelompok terakhir inilah yang memprovokasi dan mendorong MRS berhadap hadapan dengan Pemerintah. Tujuannya agar syarat-syarat revolusi bisa terpenuhi, yaitu ada pemimpin, ada musuh bersama, ada program alternatif yaitu Khilafah.
“Mereka berharap tercipta dukungan massa, yang diharapkan ada kekuatan bersenjata yang mendukung,” sindir Ikhyar.
Ikhyar mengapresiasi sikap tegas aparat dalam menegakkan hukum dan menghimbau masyarakat untuk bersuara dan bersinergi dengan pemerintah dalam menegakkan hukum
“Menyikapi kondisi di atas, sudah tepat aparat hukum bersikap tegas terhadap upaya upaya kelompok tertentu yang mencoba mendelegitimasi pemerintahan yang sah dengan cara membajak demokrasi dan melawan hukum,” ujarnya. (Tamara)
