JAKARTA – Sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian gerak cepat melakukan evaluasi realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah untuk mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong stabilitas ekonomi daerah.
“Kemendagri ini adalah jembatan, jembatan yang memiliki instrumen sebagai Pembina dan Pengawas daerah. Oleh karena itu, jembatan Pusat dan Daerah, meskipun dari Pusat bisa langsung juga ke daerah tapi mungkin ada beberapa jika ada hambatan-hambatan kami siap, kami siap untuk menjembatani,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa akan bersikap tegas terhadap daerah yang melakukan pelanggaran penggunaan anggaran. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan antara Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat membicarakan tentang sinergi menggerakkan UKM daerah di tengah pandemi Covid-19, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (12/8).
“Kami akan turunkan tim, asistensi untuk melihat akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya tata kelola ya kita perbaiki. Kemudian kalau seandainya masalah pengambilan kebijakan yang tidak pas, ya mungkin kita akan berikan teguran, tetapi kalau itu adalah penyimpangan apa lagi penyalahgunaan keuangan masih ada langkah untuk memperbaiki mengembalikan mungkin, tetapi kalau seandainya kita anggap sudah masuk ke ranah pidana ya kita harus diproses secara hukum pidana,” tegasnya.
Kemudian, salah satu upaya Mendagri dalam mengontrol realisasi anggaran belanja nasional ialah melalui pelaksanaan video conference yang telah dilaksanakan 2 hari yang lalu bersama masing-masing kepala daerah.
“Kita bacakan semua dan memberikan apresiasi, sebaliknya untuk tingkat provinsi kab./kota yang dibawah nasional 47% dan yang masih diatas 25% kita sebut kuning. Kalau yang tadi hijau ini kuning, kuning kita minta mereka untuk mempercepat realisasi anggaran, tetapi banyak juga ada beberapa daerah yang dibawah 25%, nah ini kami anggap merah, salah satunya gunung kidul itu 6% sehingga kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang dibawah 25% ini. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” jelasnya.
Selain itu, Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, untuk mempercepat realisasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga mencegah terjadinya resesi ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak boleh terjadi minus selama dua kuartal berturut-turut, Mendagri bersinergi menggerakan perekonomian di daerah melalui pemberdayaan UMKM dan berbagai programnya dengan sambutan baik dari Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
“Kerja sama sinergi antara Kemendagri dan Kementerian Koperasi, kami menyambut sekali, menyambut baik inisiatif dari Pak Tito untuk sinergi di lapangan, karena kami mengurusi 64 juta UMKM yang menyebar di berbagai daerah sementara kami tidak punya struktur di daerah. Untuk itu ini akan sangat menolong, ada banyak hal tadi kita bahas selain program reguler, pemberdayaan UMKM, program PEN dan juga saya kira database UMKM,” kata Teten. (Utari)
