JAKARTA – Penangkapan OTT Bupati Kutai Timur dan istrinya yang Ketua DPRD setempat oleh KPK barusan, menunjukkan dinasti politik yang hingga kini masih menggerogoti di beberapa daerah. KPK dibawah kepemimpinan, Firli Bahuri sedang-sedang gencar memberantas dinasti politik koruptor.
Kepada pers Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, penangkapan tersangka korupsi di Kutai Timur membongkar relasi korupsi dan nepotisme. Para pejabat yang menduduki jabatan membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi.
“Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sangat terang benderang betapa lancarnya korupsi di Kutai Timur,” jelasnya di Jakarta, Selasa (7/7).
Ia menjelaskan proses dinasti politik di Kutai Timur beroperasi. Proyek disusun pemda Kabupaten dan disetujui Ketua DPRD yang istri bupati, dicarikan rekanan yang menjadi tim sukses untuk pilkada Bupati.
“Proyek dikerjakan dinas PUPR dan Dinas Diknas, Kabupati Kutai Timur menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid 19- fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” katanya.
Menurut Firli, memberantas korupsi perlu andil peran dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor (multi factor) dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” katanya.
Ia menjelaskan, banyak teori terkait dengan sebab-sebab terjadi korupsi. Korupsi terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman yang rendah (GONE teori). Korupsi juga dipengaruhi oleh kekuasaan dan kesempatan serta minimnya integritas dan saya formulakan dengan sederhana yaitu korupsi terjadi karena ada kekuasaan ditambah dengan kesempatan dan minimnya integritas atau corruption = power + oppurtunity – integrity.
“Lord Acton dengan teorinya power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely.Nah, kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Disamping itu didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia,” katanya.
Korupsi menurut Firlu tidak terlepas dari sistem sebagai penyebabnya (corruption because of fail, bad, weak system). Ini yang sering disebut sebagai korupsi karena sistem(by system corruption). Untuk itu banyak hal bidang yang perlu dibenahi (sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, sistem rekruitmen, sistem import export) termasuk juga sistem politik dan sistem pilkada langsung perlu menjadi pemikiran.
“KPK sudah melakukan kajian terkait politik berintegritas termasuk pelaksanaan pilkada langsung,” katanya.
Strategi KPK
Kepada Bangkitlah.com dilaporkan, Firli menjelaskan, strategi pemberantasan korupsi menjadi penting dan harus diberikan porsi yang sama (resep pas dan dosis pas).Ada tiga pendekatan pemberantasan korupsi yang merupakan core bussiness KPK dalam pemberantasan korupsi dan dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, sustainable.
Ketiga pendekatan tersebut menurutnya menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada 3 sasaran. Pertama, jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sd perguruan tinggi. Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, badan usaha milik negara BUMN/BUMD dan swasta.
“Pendekatan ini akan mempengaruhi mindset dan cultureset segenap elemen bangsa untuk tidak berkeinginan melakukan korupsi,” jelasnya.
Selanjutnya menurut Firli adlah pendekatan pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan. Dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem. Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem. Disamping itu dengan perbaikan sistem maka diharapkan pendapatan negara dan daerah bisa meningkat.
“Karenanya untuk itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada. Karena sesuai dengan teori yang pernah saya ketahui bahwa orupsi itu juga muncul disebabkan oleh karena sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system),” ujarnya.
Jadi Firli menekankan, keberadaan litbang menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti, apakah sistemnya gagal, sistemnya lemah atau sistemnya buruk dengan sasaran adanya perbaikan, penguatan dan koreksi sistem yang ada serta pembangunan baru sistem politik, sistem tata niaga, sistem pelayanan publik, sistem perijinan dan sistem ekonomi.
“Dengan pendekatan ini kita sungguh berkeinginan hilangnya kesempatan dan peluang melakukan korupsi.pr calon korupsi tidak memiliki peluaang dan kesempatan utk korupsi karena sistem sudah baik,” katanya.
Selanjutnya, pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yg tegas, efektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk taat patuh pada hukum bukan hanya sekedar membuat rasa takut akan sangsi yang berat.
“Kalau hanya menimbulkan rasa takut, maka para korupsi akan melakukan innovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operandi supaya tidak tertangkap law enforcement yang dilakukan profesional, akuntabel, berkeadilan, kepastian hukum dan menjunjungtinggi HAM,” katanya.
Pendekatan penindakan (law enforcement approach) menurutnya akan membuat para calon koruptor takut melakukan korupsi. Dengan 3 pendekatan pemberantasan korupsi maka KPK akan memberi andil besar dalam pemberantasan korupsi dan menjamin pembangunan nasional tetap berlangsung sehingga indonesia bebas dari korupsi dan cita cita besar para pendiri bangsa untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas dan Indonesia yang makmur, adil dan Indonesia yang maju dapat te rwujud. (Utari)
